Make your own free website on Tripod.com
Pemerintah dalam Perspektif
Ekonomi Baru

Pendahuluan
Ilmu ekonomi, sebagaimana halnya ilmu-ilmu  sosial lainnya, pada prakteknya bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, namun merupakan ilmu yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan cabang ilmu lain. Maka dalam konteks itu, setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, secara signifikan akan menuntut perubahan-perubahan, walaupun perubahan tersebut tidak harus berkaitan dengan teori atau model ekonomi, akan tetapi lebih banyak pada kaji ulang aspek-aspek praktis yang memiliki korelasi kuat dengan kinerja perekonomian, misal, aspek institusi, aspek hukum dan lain sebagainya.
Globalisasi Ekonomi
Kecenderungan globalisasi akan merupakan gambaran umum aktivitas ekonomi dalam milenium ketiga. Kecenderungan tersebut mempersyaratkan perubahan pada tataran implementatif dalam format ekonomi baru. Format ekonomi baru tersebut harus memuat distribusi kewenangan yang adil antara negara dengan publik. Dalam kerangka itu maka sangat relevan membicarakan format ekonomi yang memposisikan daerah/lokal sebagai mitra seimbang dengan kekuatan ekonomi pusat. Pola yang mengarah pada desentralisasi ini memungkinkan setiap komponen dan pelaku ekonomi berperan aktif dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan pembangunan ekonomi.  Masyarakat madani sebagai sebuah keputusan politik, juga memberi ruang yang luas terhadap pelaksanaan demokrasi ekonomi dan partisipasi luas masyarakat, maka sehubungan dengan itu, konsep desentralisasi menjadi lebih bernas dalam konstelasi perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Sehingga wacana peran pemerintah dalam mekanisme pasar menjadi relevan dan menarik dalam format baru ekonomi.
Peran Pemerintah
Intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang. Intervensi yang melebihi kapasitas ternyata telah mendorong terjadinya distorsi ekonomi. Karena kecenderungan tersebut di ikuti oleh moralitas yang lemah dari pelaku-pelaku ekonomi yang telah berubah menjadi rezim ekonomi yang serakah dan tidak efisien. Oleh sebab itu, paradigma baru seyogyanya memposisikan intervensi pemerintah  sebagai faktor pendorong efisiensi perekonomian bilamana proses pengalokasian sumberdaya, dalam beberapa hal, tidak mungkin diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan demikian, peran pemerintah harus dapat dilihat sebagai komplemen dari mekanisme pasar. Dan untuk menuju peran yang lebih efektif, maka perlu dukungan kerangka hukum (regulatory framework) dan institusi hukum yang amanah.
Peran ideal pemerintah, seperti yang dimaksud di atas, sudah sejak lama digariskan dalam ekonomi klasik, demikian pula secara imperatip konstitusi kita telah mengaturnya. Oleh sebab itu, masalah krusial yang harus dibenahi adalah komitmen yang lebih tegas dari pelaku-pelaku ekonomi terhadap hal tersebut. Rendahnya komitmen memiliki kecenderungan linier dengan kearifan moralitas untuk mengarahkan perilaku pelaku-pelaku ekonomi khususnya di tingkat mikro ekonomi.
Mengingat akar masalah dari kekisruhan tersebut maka menjadi lebih relavan bila mengurut perbaikan kinerja perekonomian bermula dari penyelenggaraan proses pembelajaran ekonomi, khususnya di fakultas ekonomi, muatan moral harus merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran ilmu ekonomi selama ini lebih mengarah kepada masalah-masalah teknis, sebagai bagian dari tuntutan pragmatis dan bernuansa jangka pendek, ternyata hanya menciptakan manusia-manusia yang trampil, tetapi lemah dalam social responsibility, dan malahan memperlemah eksistensi ilmu ekonomi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan pembelajaran harus dimulai pada dua titik strategis, yakni kurikulum dan kinerja pengajar.
Muatan moral dalam kurikulum secara praktis dapat dilakukan dengan opsi, (a) masukan mata kuliah filsafat ekonomi sebagai mata kuliah mandiri, (b) masukan materi filosofis ekonomi dalam setiap analisis kasus ekonomi, dan (c) benahi materi mata kuliah Pancasila dalam MKU. Sedang kinerja pengajar harus dimulai oleh perbaikan kesejahteraan yang selanjutnya secara bertahap diteruskan kepada perbaikan kompetensi mengajar.
Penutup
? Kecenderungan globalisasi akan merupakan gambaran umum aktivitas ekonomi dalam milenium ketiga. Kecenderungan tersebut mempersyaratkan perubahan pada tataran implementatif dalam format ekonomi baru.
? Peran ideal pemerintah sejak lama digariskan dalam ekonomi klasik, demikian pula secara imperatip konstitusi kita telah mengaturnya. Masalah krusial yang harus dibenahi adalah komitmen yang lebih tegas dari pelaku-pelaku ekonomi terhadap hal tersebut. Rendahnya komitmen memiliki kecenderungan linier dengan kearifan moralitas untuk mengarahkan perilaku pelaku-pelaku ekonomi khususnya di tingkat mikro ekonomi.
? Muatan moral dalam kurikulum secara praktis dapat dilakukan dengan opsi, (a) masukan mata kuliah filsafat ekonomi sebagai mata kuliah mandiri, (b) masukan materi filosofis ekonomi dalam setiap analisis kasus ekonomi, dan (c) benahi materi mata kuliah Pancasila dalam MKU. ?